Bekas Hakim Agung Sebutkan Mahfud MD Belum Kerjakan Perintah Jokowi Reformasi Sektor Hukum

Bekas Hakim Agung Sebutkan Mahfud MD Belum Kerjakan Perintah Jokowi Reformasi Sektor Hukum

Bekas Hakim Agung, Gayus Lumbuun mengingati, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD supaya selekasnya melakukan perintah Presiden Joko Widodo untuk lakukan reformasi di bagian hukum.

Menurut Gayus, sekarang ini lebih satu Hakim Agung sudah terlilit kasus sangkaan suap pengurusan kasus di Mahkamah Agung (MA).

Seperti dijumpai, selama ini KPK sudah memutuskan dua Hakim Agung, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh sebagai terdakwa karena diperhitungkan terima suap pengurusan kasus kasasi Koperasi Taruh Pinjam (KSP) Intidana.

“Lebih bagus pak Mahfud selekasnya memiliki cara, ini telah satu bulan lebih beliau memerintah Menko Polhukam, hampir 2 bulan ini,” kata Gayus saat dikontak Kompas.com lewat jaringan telepon, Rabu.

Gayus memandang, semenjak Jokowi sampaikan perintah itu pada September lalu, Mahfud belum ambil langkah apa saja. Walau sebenarnya, kata Gayus, sekarang ini Indonesia sedang hadapi dengan genting hukum.

Ini karena lebih satu Hakim Agung diperhitungkan terima suap dan 85 hakim Pengadilan Negeri (PN) disampaikan. “Pak Mahfud belum ambil langkah apa saja,” katanya.

Meskipun begitu, Gayus menanyakan wujud riil reformasi sektor hukum yang diperintah Presiden Jokowi. Menurut dia, reformasi itu bisa jadi mengarah masalah birokrasi atau administrasi hukum. Gayus sendiri akui lebih setuju menyebutkan reformasi sektor peradilan.

Penyeleksian atau filtrasi pada hakim, dilaksanakan di semua tingkatan. Hakim yang bagus akan dipertingkat sementara yang jelek akan ditukar. Ini seperti dilaksanakan di Georgia dan pernah dikatakan oleh Mahfud MD.

“Presiden tidak terang reformasi apa memiliki bentuk, apa birokrasi, apa administrasi, atau apa yang beliau tujuankan. Lebih bagus Pak Mahfud selekasnya memiliki cara,” katanya.

See also  Narasi Hotman Paris Ingin Bela Teddy Minahasa dan Gagal Jadi Advokat Ferdy Sambo

Awalnya, Presiden Jokowi memerintah Mahfud MD lakukan reformasi sektor hukum di Indonesia. Menurut Jokowi, perlakuan itu wajib sesudah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi terdakwa sangkaan suap oleh KPK.

Saya saksikan ada urgensi penting untuk melakukan reformasi sektor hukum kita dan itu telah saya perintahkan ke Menko Polhukam, jadi silahkan tanya ke Menko Polhukam,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Check Also

Meresmikan Bendungan Tamblang Memiliki biaya Rp820 Miliar, Jokowi: Uangnya Banyak Sekali

Meresmikan Bendungan Tamblang Memiliki biaya Rp820 Miliar, Jokowi: Uangnya Banyak Sekali Presiden Joko Widodo atau …