BPJS Ketenagakerjaan Persiapkan Keringanan Claim JHT Pekerja Terdampak PHK

BPJS Ketenagakerjaan Persiapkan Keringanan Claim JHT Pekerja Terdampak PHK

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mengatakan persiapannya dalam hadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sekarang ini terjang beberapa perusahaan di Indonesia.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar-Lembaga, Oni Marbun pastikan jika semua infrastruktur layanan dan keuangan BPJamsostek pada kondisi siap.

“Siapa saja tentu tidak ada yang inginkan kondisi susah ini terjadi. Pemerintah sudah berusaha supaya beberapa pekerja masih tetap bisa hidup pantas saat alami PHK lewat faedah program JHT dan JKP yang diadakan oleh BPJamsostek,” katanya.

Diprediksikan, dampak PHK akan berpengaruh kenaikan angka claim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Berkaitan ini, BPJamsostek memberi bermacam keringanan untuk peserta yang ingin lakukan claim JHT.

Untuk peserta yang mempunyai saldo di bawah 10 juta, claim bisa dilaksanakan lebih cepat serta lebih gampang lewat program Jamsostek Mobile (JMO) yang mengangkat teknologi biometrik. Dan untuk peserta yang saldonya di atas 10 juta bisa manfaatkan Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) lewat lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id atau tiba ke kantor cabang BPJamsostek di semua Indonesia.

Disamping itu, Oni meneruskan, peserta yang tercatat dalam program JKP dan penuhi elemen eligibilitas akan memperoleh faedah berbentuk uang kontan, training kerja dan akses pasar kerja.

Berdasar data, sampai oktober 2022 BPJamsostek sudah membayar claim JHT ke 2,delapan juta pekerja dengan keseluruhan nominal capai Rp36 triliun angka ini bertambah 39 % dibandingkan tahun awalnya. Sementara untuk faedah JKP sudah dikasih ke 6.872 peserta sebesar Rp25 miliar.

Oni mengharap bermacam faedah dan keringanan layanan yang diberi menjadi jawaban atas kekhawatiran beberapa pekerja yang alami PHK, pasti ini searah dengan pesan yang digotong oleh BPJamsostek dalam kampanye Kerja Keras Bebas Kuatir semenjak Oktober kemarin.

See also  Di dalam 1 Jam Status Bendung Katulampa Berbeda Cepat dari Waspada 4 ke 1!

Awalnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memperjelas jika keputusan PHK ke pekerja harus sebagai jalan paling akhir yang dipakai oleh beberapa pengusaha.

Anjuran itu dia berikan karena menyaksikan keadaan riel di mana sektor ekspor mulai turun tajam dan pasar domestik masih terkuasai oleh barang impor. “Sedapat mungkin ditahan dahulu, tidak boleh ada PHK. Kita mencari bersama jalan keluarnya,” kata Menko Muhadjir.

Check Also

16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan pada Perempuan dan Anak, DKI Buat Ruang Aman

16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan pada Perempuan dan Anak, DKI Buat Ruang Aman Dinas Pemberdayaan, Perlindungan …