Iwan Fals Masalah Sangkaan Ijazah Palsu Presiden: Periode Sich?

Iwan Fals Masalah Sangkaan Ijazah Palsu Presiden: Periode Sich?

Iwan Fals kembali menyorot rumor terbaru yang ramai jadi pembicaraan khalayak. Sekarang, dia menyentuh sangkaan ijazah palsu Presiden RI Joko Widodo yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini.
Dalam ciutannya, penyanyi Bedah itu menanyakan kebenaran dan kepastian dibalik sangkaan ijazah palsu itu.

“Apalagi nih, ramai ijazah palsu presiden, tujuannya bagaimana, presiden ijazahnya palsu getho, masa sich?” catat Iwan lewat account Twitter individu, @iwanfals,

Pertanyaan itu tidak salah mendapatkan banyak balasan dari fans dan penganut Iwan Fals di Twitter. Beberapa pada mereka memandang sangkaan itu tidak betul dan cuma dibuat-buat.

Beberapa jawaban yang lain memandang rumor itu sebagai hal lumrah karena ada mendekati tahun politik. Tetapi, cukup banyak warganet yang turut berasa bingung lalu menanyakan bukti sebetulnya.

Selang beberapa saat, Iwan Fals mengupload ciutan sesudah ketahui sangkaan ijazah palsu itu sudah diolah ke pengadilan. Dia juga ajak penganutnya di Twitter untuk menanti sampai orisinalitas ijazah Jokowi tersingkap.

“Oh telah diolah ke pengadilan to, ya telah kita nantikan saja, palsu apa asli ijazahnya,” kata Iwan Fals.

Awalnya, penulis buku Jokowi Under Cover Bambang Tri Mulyono menuntut Jokowi atas sangkaan ijazah palsu. Tuntutan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah tercatat bernomor kasus:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat mengatakan Jokowi sudah lakukan PMH berbentuk membuat info yang tidak betul dan/atau memberi document palsu berbentuk ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.

Penggugat ingin PN Jakarta Pusat mengatakan Jokowi sudah lakukan PMH berbentuk memberikan document ijazah yang berisi info yang tidak betul dan/atau memberi document palsu sebagai kelengkapan persyaratan penyalonannya untuk penuhi ketetapan Pasal 9 ayat (1) huruf r Ketentuan KPU Nomor 22 Tahun 2018 untuk dipakai pada proses penyeleksian Presiden dan Wakil Presiden masa 2019-2024.

See also  Jokowi: Dunia Tidak Bisa Ulangi Kekeliruan saat Pandemi Covid-19, Never Again

Selainnya Jokowi, Bambang menuntut KPU (tergugat II), Majelis Pembicaraan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pengajaran, Kebudayaan, Penelitian dan Tehnologi/Kemenristekdikti (tergugat IV).

“Terima dan merestui tuntutan penggugat untuk semuanya,” bunyi petitum penggugat, diambil dari situs Mekanisme Info Pencarian Kasus (SIPP) PN Jakarta Pusat,

 

Check Also

Polda Metro Jaya Kembali Aktifkan Tilang Manual, Ini Pelanggaran yang Dibidik

Polda Metro Jaya Kembali Aktifkan Tilang Manual, Ini Pelanggaran yang Dibidik tuntunan Direktorat Lalu Lintasi …