Jabatan Kepala Dusun Diperpanjang 9 Tahun, Rugi atau Untung Untuk Masyarakatnya?

Jabatan Kepala Dusun Diperpanjang 9 Tahun, Rugi atau Untung Untuk Masyarakatnya?

Saran tambahan periode jabatan kades dari 6 jadi sembilan tahun mengambil alih perhatian khalayak. Riset Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun memiliki pendapat, bila periode jabatan kepala desa diperpanjang akan memunculkan rugi karena tidak ada pergantian kepimpinan.

“Bila sembilan tahun yang mendapatkan keuntungan cuma kepala Dusunnya. Sementara rakyat di Dusun rugi. Karena pergantian kepimpinan di Dusun akan lamban,” kata Ubedilah melalui pesan tercatat.

Menurut dia, anak- anak muda di dusun yang punyai misi besar membuat dusun akan terhalang jadi kepala desa. Minimal, lama menanti gantian jadi kades.

“Apa lagi bila kades incumbent dipilih kembali sepanjang 3x pemilihan jadi dapat 27 tahun jadi kades. Nach angkatan muda kehilangan peluang minimum sembilan tahun,” katanya.

Pada akhirnya, kata Ubedilah, dusun terus-terusan dipegang angkatan tua karena itu energi peralihannya rendah, bahkan juga makin hilang.

“Pada akhirnya rakyat di dusun yang dirugikan karena kurangnya ide-ide baru,” katanya.

Ubedilah memandang, enam tahun ialah saat yang benar-benar cukup buat melakukan beberapa program dusun. Terhitung untuk menangani keterbelahan sosial karena pilkades.

” saat yang benar-benar lama untuk memerintah dusun dalam jumlah warga yang rerata cuma beberapa puluh ribu,” katanya.

Menurut dia, permasalahan intinya bukan masalah terbatasnya waktu periode jabatan, tetapi kurangnya kekuatan kepimpinan kepala desa untuk melakukan pembangunan dusun. Disamping itu, kurangnya kekuatan kades untuk menangani permasalahan keterbelahan sosial saat pilkades.

“Itu permasalahan substansinya . Maka diperpanjang sembilan tahun juga bila permasalahan substansinya tidak ditangani karena itu Kepala Dusun tidak sanggup lakukan beberapa programnya secara baik terhitung tidak sanggup tangani masalah keterbelahan sosial itu . Maka jalan keluarnya bukan memperpanjang periode jabatan,” katanya.

See also  Melihat Geliat Industri Halal Indonesia di IHYA 2022

Ubedilah menepiskan argumen jika dana pilkades lebih bagus ditujukan untuk pembangunan. Menurut dia, dana pilkades telah dipersiapkan APBN dan telah dibujetkan sama sesuai alokasinya. Dana itu pun tidak kuras APBN dan tidak mengusik uang negara seperti pembangunan kereta cepat dan pembangunan IKN.

“Karena angka dana pilkades itu semua Indonesia saya kalkulasi keseluruhannya tidak sampai Rp 50 triliun, itu juga pilkades tidak dilaksanakan serempak, masing-masing daerah berbeda waktunya hingga dananya tidak dubutuhkan dalam saat yang sama,” terangnya.

Ia berbicara, argument ekstensi periode jabatan kades kurang kuat dan menghancurkan demokrasi. Karena, jabatan khalayak yang diputuskan rakyat dalam demokrasi harus dipergilirkan supaya terbebas dari kecondongan otoriter dan korupsi.

“Pikirkan enam tahun saja telah ada 686 kades terdakwa korupsi, apa lagi sembilan tahun,” katanya.

Ia meneruskan, menurut pasal 39 UU No.6 Tahun 2014 mengenai Dusun disebut, Kepala Dusun bisa turut pilkades sepanjang tiga masa berturut – ikut atau mungkin tidak beruntun. Jika sembilan tahun, bermakna kades dapat memegang sampai 27 tahun.

“Jadi kekuasaan yang kelamaan itu condong absolut dan kekuasaan yang absolut tentu korup. Jabatan sembilan tahun sampai berkesempatan 27 tahun kelamaan dan mempunyai potensi besar jadi absolut,” katanya.

Kata Mendes-PDTT
Sementara, Menteri Dusun, Pembangunan Daerah Ketinggalan, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, periode jabatan kades 9 tahun akan memberikan keuntungan warga. Sekarang ini, periode jabatan kades sepanjang 6 tahun.

“Yang diuntungkan dengan keadaan ini ialah masyarakat,” ucapnya lewat info tercatat.

Disamping itu, ekstensi periode jabatan kades dapat tekan perselisihan karena pemilihan kades (Pilkades). Menurut menteri yang dekat dipanggil Gus Halim ini, bukti perselisihan polarisasi selesai Pilkades hampir terjadi di semua dusun.

See also  Ini Panduan dan Anjuran BMKG Temui Cuaca Ekstrem

Mengakibatkan pembangunan akan terganggu dan bermacam kegiatan di dusun tidak terurus.

“Maknanya apa yang dirasa kades telah saya alami bahkan juga saat sebelum saya jadi Ketua DPRD. Saya ikuti tingkatan politik di Pilkades. Saya menyimak bagaimana kampanye yang saat itu,” katanya.

Ia menyebutkan, beberapa ahli sepakat kemelut perselisihan karena Pilkades lebih gampang diredam bila periode jabatan kades ditambahkan. Halim menjelaskan, warga tak perlu cemas jika performa kades jelek.

Karena, pemerintahan lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punyai wewenang menghentikan kades yang bekerja buruk sekali. Dengan demikian, masyarakat tak perlu menanti sepanjang 9 tahun untuk mengganti kades yang performanya jelek.

“Ada proses jika Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden itu memiliki hak menghentikan Bupati atau Wali Kota saat performanya buruk sekali. Nach, jika Bupati dan Wali Kota saja dapat dihentikan di tengah-tengah jalan apa lagi Kepala Dusun,” katanya.

Saran tambahan periode jabatan kades dari 6 jadi 9 tahun pada sebuah masa dikatakan pertama kalinya oleh Halim saat berjumpa beberapa ahli pengetahuan di UGM Yogyakarta pada Mei 2022. Walau formula berbeda tetapi batasan optimal jabatan kades masih tetap sampai 18 tahun.

Sekarang ini, saran itu sedang digodok dan jadi referensi atas peralihan UU Dusun yang berumur 9 tahun. Halim pastikan terus akan memberikan dukungan saran periode jabatan kepala jadi 9 tahun walau dengan proses yang panjang.

Check Also

Meresmikan Bendungan Tamblang Memiliki biaya Rp820 Miliar, Jokowi: Uangnya Banyak Sekali

Meresmikan Bendungan Tamblang Memiliki biaya Rp820 Miliar, Jokowi: Uangnya Banyak Sekali Presiden Joko Widodo atau …