Jaksa Agung Wujud Satuan tugas 53 Pantau Implementasi Keadilan Restoratif

Jaksa Agung Wujud Satuan tugas 53 Pantau Implementasi Keadilan Restoratif

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengutarakan jika ada sela untuk penyimpangan dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 mengenai Pemberhentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif.

Karena, katanya kasus yang semula perlu dituntaskan di persidangan selanjutnya diputus oleh jaksa lewat keadilan restoratif atau restorative justice.

“Ini jika untuk jaksa-jaksa nakal ini ialah keinginan untuk melakukan perbuatan nista,” tutur ia sesudah acara Sound of Justice di Gedung Smesco, Jakarta Selatan.

Tetapi ia pastikan ada mekanisme pemantauan dalam implementasi keadilan restoratif itu. Ini untuk menahan supaya tidak disalahpergunakan oleh jaksa nakal yang jadikan ketentuan itu sebagai kebun cuan atau mencari untung.

“Memang benar sekali, di saat saya ingin tanda-tangan perja ini, saya masih sangsi karena keadaan jaksa di saat itu. Tetapi dengan 1 kemauan saya ingin membenahi keadaan ini,” kata Burhanuddin.

Menurut Sanitiar Burhanuddin, pemantauan dilaksanakan baik oleh internal kejaksaan atau mengikutsertakan peranan aktif warga terhitung media.

“Kami coba membuat team pemantauannya selainnya fungsional yang berada di kami yakni Jaksa Agung Muda Bidang Pemantauan, kami ada juga Satuan tugas 53,” ucapnya.

Satuan tugas 53 ini, lanjut Burhanuddin, jadi ujung tombak Kejaksaan RI untuk memantau jaksa-jaksa di daerah dan di semua Indonesia.

“Itu (Satuan tugas 53) kami wujud dalam rencana untuk memantau, janganlah sampai terjadi, janganlah sampai terjadi penyimpangan,” katanya.

Menurut Burhanuddin, semenjak Perja Nomor 15 Tahun 2020 itu diaplikasikan, telah ada lebih dari dari 2.000 kasus pidana yang dituntaskan melalui proses keadilan restoratif.

Burhanuddin mengutamakan, program restorative justice yang digaungkan faksinya untuk mengatur tertimpangan dalam penegakan hukum yang semestinya dapat dituntaskan di luar pengadilan, dapat dituntaskan dengan pendekatan keadilan restoratif.

See also  Jokowi Senang Australia Support KTT G20 Bali

“Arah kami tidak untuk kurangi isi lembaga pemasyarakatan, tapi kami jawab ke warga jika hukum itu tidak tajam ke bawah pijakl ke atas,” katanya.

Awalnya, Ketua Umum Yayasan Lembaga Kontribusi Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur menjelaskan implementasi keadilan restoratif oleh kejaksaan itu bisa saja sela cari cuan untuk jaksa-jaksa nakal.

“Semoga restorative justice diaplikasikan dengan tepat, karena dicemaskan bila tidak berhati-hati akan memunculkan pertanyaan baru, disetop kasusnya, dimediasi, jika tidak dikendalikan secara baik, dicuankan sama mereka. Ini menjadi harus ada kontrol, peraturan yang bagus, semangat yang bagus harus dijaga,” kata Isnur.

Menurut Buhanuddin, untuk menahan hal yang dicemaskan itu, selainnya pemantauan internal dan satuan tugas 53, dia mengutarakan keutamaan peranan media.

Ia menjelaskan media dapat menyampaikan penyimpangan yang sudah dilakukan oleh jaksa nakal di wilayah.

Malah kami benar-benar tertolong sekali karena kami tidak dapat memantau yang banyak sekali semua Indonesia. Karena ada media yang memberitahukan keadaan daerah itu benar-benar menolong kami,” katanya.

 

Check Also

16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan pada Perempuan dan Anak, DKI Buat Ruang Aman

16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan pada Perempuan dan Anak, DKI Buat Ruang Aman Dinas Pemberdayaan, Perlindungan …