Kekacauan Tanah Wakaf Masjid Kebon Sirih, Pengurus RW Melapor ke Heru Budi

Kekacauan Tanah Wakaf Masjid Kebon Sirih, Pengurus RW Melapor ke Heru Budi

Pengurus Rukun Masyarakat 06, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat sah memberikan laporan kekacauan tanah wakaf masjid Kebon Sirih atau Masjid Al-Hurriyah ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Kamis.

Surat dengan nomor: 09-RW-06/XI/2022 itu berisi penampikan ganti guling tanah wakaf dan permintaan pelindungan hukum. “Kami meminta sekiranya bapak Gubernur bisa menolong menggagalkan proses ganti guling tanah wakaf Masjid Al Hurriyah dan minta pihak pengembang PT GLD Properti atau MNC group membuat kembali masjid yang sudah ditumbangkan,” tutur Ketua RW 06 Tomy Tampatty dalam info tercatatnya.

Disamping itu, Tomy minta supaya Heru Budi memberi pelindungan hukum berkaitan dengan sangkaan kriminalisasi pada dianya yang sekarang diputuskan terdakwa atas laporan pencemaran nama baik. Tomy disampaikan ke polisi oleh pengembang itu. “Kami meminta sekiranya Pemda DKI atau bapak gubernur bisa memberi pelindungan hukum ingat penampikan yang kami kerjakan ialah sisi dari pekerjaan kami sebagai Ketua RW 06 yang perlu perjuangkan inspirasi dan hak masyarakat/jamaah dalam menjaga rumah ibadah Masjid Al Hurriyah Kebon Sirih,” kata Tomy.

Sangkal Kerjakan Pencemaran Nama Baik
Tomy mengatakan pengurus RW 06 tidak lakukan pencemaran nama baik siapa saja, tetapi cuma lakukan usaha jaga Masjid Kebon Sirih. “Kami lakukan protes keras atas penghancuran dan ganti guling tanah wakaf Masjid Al Hurriyyah Kebon Sirih yang sudah dilakukan oleh beberapa orang yang akui sebagai pengurus Yayasan Al Hurriyah (beberapa orang itu bukan masyarakat Kebon Sirih),” kata Tomy.

Menurut Tomy, ganti guling itu dilaksanakan pihak pengembang PT GLD Properti atau MNC Group untuk kebutuhan usaha.

See also  Ridwan Kamil: Bila Lahan SDN Pondokcina 1 Belum Clean and Clear, Pembangunan Masjid Dapat Gagal

Terdakwa Pencemaran Nama Baik MNC Group
Tomy Tampaty mengaku sekarang ini sudah diputuskan sebagai terdakwa pencemaran nama baik oleh penyidik Polres Jakarta Pusat.

Tindakan penampikan itu berbuah surat laporan pengembang ke Polres Jakarta Pusat. Di tanggal 29 Maret 2022 pengurus RW 06 terima Surat Panggilan Nomor: B/2015/III/Res.1.14/2022/Restro JP Polres Jakarta Pusat. “Kami disampaikan dengan dakwaan sangkaan tindak pidana pencemaran nama baik dari muka umum seperti diartikan dalam Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 14 Ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 1946,” kata Tomy.

Mereka memandang, perpindahan dan perombakan masjid yang dibuat di atas tanah wakaf selebar 595 mtr. persegi itu dilaksanakan secara sepihak untuk kebutuhan sebuah perusahaan property. “Saat ini masjid itu sudah dirusak dan dibedah dengan argumen tanah dan bangunan masjid sudah dilaksanakan ganti guling atau ruislag,” kata Tomy.

Menurut Tomy, lahan masjid di-ruislag dengan lahan yang ada di wilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan. “Ganti guling itu susah dapat diterima akal sehat karena Masjid Al Hurriyah ada di wilayah Kebon Sirih Jakarta Pusat dan diganti dengan lahan yang ada di wilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan dan jadi lahan untuk kebutuhan usaha MNC group,” kata Tommy.

Sejauh ini, kata Tommy, masjid itu dipakai masyarakat RW 06, RW05, RW 07, RW 09 dan warga umum yang lain lakukan aktivitas usaha di wilayah itu.

Menurut Tommy, proses ganti guling itu menyalahi ketetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Wakaf dan menyalahi Ketentuan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Wakaf.

 

Check Also

16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan pada Perempuan dan Anak, DKI Buat Ruang Aman

16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan pada Perempuan dan Anak, DKI Buat Ruang Aman Dinas Pemberdayaan, Perlindungan …