Komnas HAM Meminta Panglima TNI dan MA Pantau Peradilan Kasus Mutilasi 4 Masyarakat Papua

Komnas HAM Meminta Panglima TNI dan MA Pantau Peradilan Kasus Mutilasi 4 Masyarakat Papua

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM minta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Mahkamah Agung RI untuk memantau persidangan empat tersangka anggota TNI kasus mutilasi sipil di Kabupaten Mimika, Papua.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menekan supaya persidangan dilaksanakan secara mandiri dan imparsial, sesuai konsep persidangan yang adil menurut Undang-undang HAM dan Konvenan Hak Sipil dan Politik.

“Komnas HAM RI minta Panglima TNI untuk lakukan pemantauan pada proses peradilan dan penegakan hukum supaya jalan efisien dan akuntabel. Disamping itu, kami minta Mahkamah Agung RI untuk pemantauan pada piranti peradilan yang menyidangkan tersangka anggota militer atau sipil supaya proses peradilan dan penegakan hukumnya jalan efisien dan akuntabel,” kata Atnike dalam info resminya.

Keinginan ini dikatakan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi itu belum juga terbuka dan efisien. Berdasar penemuan dan hasil pengawasan Komnas HAM, keluarga korban dan warga dapat ikuti langsung sidang tetapi info tentang agenda sidang tidak terang. Misalkan, situs laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berisi agenda tidak sesuai dengan hingga keluarga korban kesusahan untuk ketahui agenda tentu buat ikuti dan pastikan semua tingkatan persidangan berjalan baik.

Komnas HAM memandang ruangan sidang kurang proposional untuk menampung jumlah keluarga korban dan warga yang ingin ikuti proses persidangan, dalam jumlah pengunjung sidang sekitaran 50- 100 orang. Ini menyebabkan pengunjung lansia dan barisan rawan mau tak mau berdiri di luar ruang.

“Disamping itu, pengecekan saksi pelaku sipil dan tanda bukti yang didatangkan lewat online jadi tidak efisien karena persoalan koneksi internet. Ini berlainan dengan saksi dari keluarga korban yang siap datang dari Kabupaten Mimika ke Jayapura buat memberi kesaksiannya langsung,” tutur Atnike.

See also  Hari Pekerja Migran, Komnas HAM Sebutkan 325.477 WNI Mempunyai potensi Tidak Punyai Kewarganegaraan

Peradilan tidak efektif

Penemuan lain yaitu proses peradilan meremehkan aksesbilitas untuk keluarga untuk ikuti semua tingkatan persidangan. Menurut Atnike, terpisahnya proses peradilan benar-benar tidak efektif secara biaya dan waktu, terutamanya untuk keluarga yang dicheck sebagai saksi.

Dan proses pertanggungjawaban pidana tidak optimal karena proses hukum beberapa tersangka dari anggota militer dan sipil diadili secara terpisah. Saksi pelaku sipil tidak bisa didatangkan langsung dalam persidangan tersangka anggota TNI. Disamping itu, terdakwa sipil sampai sekarang ini belum jalani proses persidangan lewat pengadilan umum dan info paling akhir arsip kasus masih di pihak Kejaksaan Negeri Timika.

Keluarga korban pun tidak senang dengan konstruksi tuduhan Oditurat Militer Tinggi Makassar pada tersangka Mayor Helmanto Fransiskus Daki karena tempatkan Pasal 480 KUHP sebagai tuduhan premier, Pasal 365 KUHP sebagai tuduhan pertama subsidair, dan Pasal 340 KUHP sebagai tuduhan pertama lebih subsidair.

“Ini berimplikasi pada keputusan yang paling enteng untuk pelaku hingga kasus sama bisa saja bisa terulang lagi,” papar Atnike.

Keluarga korban dan advokat korban memandang proses persidangan tersangka Mayor Helmanto Fransiskus Daki berkesan dilaksanakan maraton. Walau sebenarnya proses tingkatan persidangan harus memberi saat yang cukup supaya semua bukti bisa dites dengan detail.

“Komnas HAM RI minta Instansi Pelindungan Saksi dan Korban untuk memberi pelindungan dan rekondisi untuk keluarga. Masalahnya Keluarga korban sampaikan mereka membutuhkan agunan pelindungan dan rekondisi dari LPSK sepanjang proses persidangan kasus ini berjalan,” tutur Atnike.

Atnike sampaikan Komnas HAM RI lewat Kantor Perwakilan Propinsi Papua terus lakukan rangkaian proses pengawasan persidangan kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika yang diadakan dalam tiga persidangan terpisah di PM III-19 Jayapura pada 10, 19 dan 20 Januari 2023. Yang pertama, sidang kasus nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 mendatangkan empat orang tersangka, yaitu Pratu Karunia Amin Sese, Pratu Rizky Oktav Muliawan, Pratu Robertus Putra Clinsman dan Praka Pargo Rumbouw, dengan jadwal pengecekan saksi tambahan.

See also  Dody Prawiranegara Berjumpa LPSK, Adriel: Minta Pejabat Negeri, Teddy Minahasa Masih Jenderal Aktif

Awalnya empat masyarakat sipil diketemukan meninggal diketemukan dengan keadaan badan tidak komplet atau korban mutilasi di Mimika, Papua, pada Jumat 26 Agustus 2022. Mereka ialah Arnold Lokbere (AL), Irian Nirigi (IN), Lemaniol Nirigi (LN), dan Atis Tini (AT) dijumpai datang dari Kabupaten Nduga, Papua. Terakhir dijumpai, kasus ini diperhitungkan mengikutsertakan anggota TNI.

Check Also

Meresmikan Bendungan Tamblang Memiliki biaya Rp820 Miliar, Jokowi: Uangnya Banyak Sekali

Meresmikan Bendungan Tamblang Memiliki biaya Rp820 Miliar, Jokowi: Uangnya Banyak Sekali Presiden Joko Widodo atau …