KPK Kembali Tentukan Hakim Agung Jadi Terdakwa, Partai Garuda Sesali Jokowi Kembali yang Dituding

KPK Kembali Tentukan Hakim Agung Jadi Terdakwa, Partai Garuda Sesali Jokowi Kembali yang Dituding

Baru saja ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benarkan salah satunya hakim agung, yaitu Gazalba Saleh menjadi terdakwa. Gazalba Saleh dijaring dalam kasus sangkaan suap pengatasan kasus di Mahkamah Agung (MA).

Saat sebelum Gazalba, Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati sudah diputuskan sebagai terdakwa dalam kasus yang serupa, sangkaan suap pengatasan kasus di MA.

Dengan kembali diputuskannya hakim agung sebagai terdakwa oleh KPK, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun memandang Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlampau repot mengurus masalah politik dan ekonomi dibandingkan dengan pembenahan hukum dan penegakan hukum.

Hal itu juga disikapi Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

“Salah seorang hakim agung jadi terdakwa sangkaan suap oleh KPK, tetapi yang dituding ialah Jokowi, bahkan juga mantan Hakim Agung Gayus Lumbuu menunjuk ini muncul karena Presiden Jokowi terlampau repot masalah politik dan ekonomi dibanding hukum dan penegakan hukum,” tutur Teddy lewat info tercatat.

“Saya terangkan ya, pertama, jika penegakan hukum kurang kuat, karena itu beberapa orang yang lakukan korupsi aman saja. Sekarang ini beberapa pihak yang dahulu susah terjamah, yang dahulu dipandang punyai privilege, sekarang terjamah. Siapa saja, tidak kecuali itu beberapa orang dekat Presiden Jokowi,” ikat ia.

Ke-2 , lanjut Teddy, jika hukum kurang kuat, karena itu dengan benar-benar gampang orang dapat lakukan korupsi dan bisa lolos dari jerat hukum.

“Tetapi yang terjadi, saat ada yang mencoba menyiasati untuk lakukan korupsi, tetap teridentifikasi dan terlilit hukum. Maknanya hukum telah berada di sana,” jelas ia.

Tidak Semua Jadi Kekeliruan Jokowi

See also  Juara Jakarta Marathon 2022, Odekta Elvina Naibaho: Modal ke SEA Games 2023 Di Kamboja

Ke-3 , ikat Teddy, Hakim Agung itu ada di daerah Lembaga Yudikatif, bukan Eksekutif.

“Hingga salah alamat bila membebankan hal tersebut pada Presiden, karena Presiden ialah lembaga eksekutif. Pasti Presiden tidak dapat lakukan intervensi ke lembaga lain,” sebut ia.

“Mendakwa kekeliruan Jokowi atas perlakuan Hakim Agung, itu sama juga seperti mempersalahkan Jokowi saat ada anggota DPR jadi terdakwa sangkaan korupsi. Ini terang salah alamat dan menyimpang berpikir. Mengapa semua menjadi salah Jokowi sich?,” terang Teddy.

Kata Mantan Hakim Agung

Awalnya, dalam sebuah interviu, Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun memandang, Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlampau repot mengurus masalah politik dan ekonomi dibandingkan dengan pembenahan hukum dan penegakan hukum.

Hal tersebut dikatakan Gayus menyorot ada Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang kembali diputuskan sebagai terdakwa oleh KPK

“Pemerintah terlalu repot dengan masalah politik dan ekonomi, tinggalkan perhatiannya ke bidang penegakan hukum. Mengapa saya menjelaskan ini? Karena telah banyak saya cuatkan kekecewaan ke perhatian presiden pada hukum dan penegakan hukum,” tutur Gayus, Minggu 13 November 2022.

Lalu, Gayus juga minta semua ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan 10 pimpinan hakim di MA dilaksanakan penilaian secara bersama.

 

Check Also

Gerindra-PKB Masih tetap Ingin Dirikan Sekber di tengah Rumor Perjodohan Prabowo-Ganjar

Gerindra-PKB Masih tetap Ingin Dirikan Sekber di tengah Rumor Perjodohan Prabowo-Ganjar Dalam kurun waktu dekat …