LPSK Ungkapkan Argumen Kasus Pelecehan Seksual di Kemenkop UKM Dibuka Kembali

LPSK Ungkapkan Argumen Kasus Pelecehan Seksual di Kemenkop UKM Dibuka Kembali

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu mengutarakan jika pihaknya awalnya sudah menyuratkan Kementerian Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam) atas kasus sangkaan penghinaan seksual di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Dalam suratnya itu LPSK minta supaya penyelidikan ini dibuka lagi sesudah di-SP3 oleh Polisi.

Saat dikontak, Edwin menyebutkan jika pihaknya sudah menyuratkan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. LPSK juga telah ke Polresta Bogor dan Polda Jawa barat untuk minta agar kasus ini dibuka lagi tanpa memakai proses praperadilan.

“LPSK menyuratkan Menkopolhukam minta agar ada perhatian pada kasus ini yang di-SP3 ini. Kami meminta supaya kasus ini dapat dibuka lagi tanpa proses praperadilan,” kata Edwin saat dikontak.

Edwin mengutarakan jika pemberhentian penyelidikan dalam proses internal kepolisian ini jadi memberatkan korban. Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan atau SP3 ini tidak berprespektif korban.

Bila mengarah KUHAP, dikatakan Edwin, pemberhentian penyelidikan ini biasa dilaksanakan karena banyak hal. Salah satunya, bila tidak mempunyai alat bukti yang cukup, bukan kasus pidana, pelaku wafat, dan sebagainya. Walau sebenarnya dalam kasus ini segala hal itu memenuhi.

Disamping itu, pemberhentian penyelidikan ini tidak sesuai dengan peraturan Polisi (Perpol) atau Peraturan Kapolri (Perkap).

“Karena distopnya tahun 2020 referensinya Perkap enam tahun 2019 mengenai tindak pidana disana ada juga beberapa hal yang sebetulnya terlanggar dari perkap itu disebut pelanggarannya tidak relatif tidak berat. Itu kan teror pidananya sampai sembilan tahun, maknanya ini tindak pidana berat. Dan itu bukan delik pengaduan, ini kan delik umum. Kejahatan pemerkosaan ini delik umum,” katanya.

See also  Dody Prawiranegara Berjumpa LPSK, Adriel: Minta Pejabat Negeri, Teddy Minahasa Masih Jenderal Aktif

Selanjutnya secara ketentuan internal kepolisian, kata Edwin, larang distopnya kasus jika sudah dikirim Surat Pernyataan Diawalinya Penyelidikan ke penuntut umum. Dalam kasus ini, surat ini sudah telah dikirim semenjak Desember 2019.

“Jadi kami menyaksikan mengarah pada perkap 6 2019 atau KUHAP pasal 109 ayat 2 masalah hentikan penyelidikan itu ke-2 ya tidak tercukupi. Jika selanjutnya ada kekurangan kesalahan diolah pemberhentian mengapa harus ditanggung ke korban untuk praperadilan kekeduanya,” katanya.

Keluarga korban awalnya sudah memberikan laporan ini ke LPSK. LPSK meresponsnya dengan berjumpa dengan keluarga korban dan lakukan asesmen internal. Disamping itu, dia juga sempat berjumpa Menkop UKM Teten Masduki.

“Telah bertemu Pak Teten, Pak Teten juga lakukan pilihan pemberhentian pada pelaku,” kata Edwin.

Awalnya, Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sudah melangsungkan rapat gabungan untuk tangani kasus sangkaan penghinaan seksual yang terjadi Kementerian Koperasi dan UKM beberapa lalu. Di pertemuan itu berasumsi jika kasus ini akan bersambung dan surat perintah pemberhentian penyelidikan diurungkan.

Rapat gabungan di Kantor Menkopolhukam ini diadakan pada Senin 21 November 2022. Rapat ini didatangi oleh pimpinan LPSK, Kabareskrim, Kompolnas, Kejaksaan, Kementerian Koperasi UMKM, dan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

“Putuskan jika kasus setubuhian pada seorang karyawan di kantor kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah yang korbannya namanya NDN diteruskan proses hukumnya dan diurungkan SP3nya,” kata Mahfud MD melalui rekaman video yang dibagi.

 

Check Also

16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan pada Perempuan dan Anak, DKI Buat Ruang Aman

16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan pada Perempuan dan Anak, DKI Buat Ruang Aman Dinas Pemberdayaan, Perlindungan …