Masalah Perpu KPK, Arsul Sani Balas Kritikan Mahfud Md: Tidak Berani Koreksi Internal Pemerintah

Masalah Perpu KPK, Arsul Sani Balas Kritikan Mahfud Md: Tidak Berani Koreksi Internal Pemerintah

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani balas mengomentari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md masalah Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu KPK. Awalnya, Mahfud menyebutkan Arsul dan partnernya di DPRD RI memberikan ancaman tidak menyepakati Perpu KPK bila Presiden Joko Widodo menerbitkannya.

Menurut Mahfud Perpu itu ingin diedarkan untuk menggagalkan UU KPK hasil revisi yang berbuntut protes dari warga, karena dipandang lemahkan KPK. “Pak Mahfud kan biasa, bicaranya ke arah ke yang di luar rumpun pemerintah, tetapi tidak berani sampaikan koreksi pada persoalan yang berada di internal rumpun pemerintah,” tutur Arsul saat dikontak.

Arsul menyebutkan saat proses revisi UU KPK jalan, pemerintah telah mengatakan sepakat dan tidak ada protes. Tetapi saat proses revisi usai, mendadak Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perpu. “Seperti pada masalah revisi UU KPK itu, mengapa kok dahulu dalam ulasan pemerintah sepakat,” kata Arsul.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu memandang sikap Mahfud yang seakan-akan mempersalahkan DPR atas pelemahan KPK sebagai perlakuan tidak elok. Menurutnya Mahfud semestinya menginisasi pembaruan isi revisi UU KPK yang dipandang lemahkan, bukannya mempersalahkan DPR.

“Biasa saja, tidak perlu serius sekali memberi respon Pak Mahfud. Dianya tidak serius-serius sangat pikirkan KPK, hanya sekedar ingin ngomong berkaitan revisi UU KPK itu pemerintah tidak boleh dituding. Tetapi khalayak kan bisa juga menyaksikan lebih jernih jika pemerintah tidak elok bersihkan tangan,” kata Arsul.

Pengakuan Mahfud Md masalah teror DPR ini awalnya dikatakan dalam saluran YouTube Rocky Gerung dj video dengan judul ‘Rocky Gerung kritikan, Mahfud MD tergelitik’. Mahfud menyebutkan Presiden Jokowi di tahun 2019 telah mengatakan akan mengeluarkan Perppu penangguhan UU KPK yang sudah dikoreksi oleh DPR. Tetapi, DPR memberikan ancaman akan menampik Perppu itu bila diedarkan Jokowi.

See also  Esok Anies Baswedan Gowes dari GBK ke Balai Kota untuk Hadiri Acara Perpisahan

“Presiden itu pemikirannya getho, sudah ingin keluarkan Perpu tetapi demikian Perppu dikeluarkan Arsul Sani DPR, dan teman-teman jika Perppu dikeluarkan kami tolak kelak. Ini sudah jalan ditampik kan kacau-balau, kacau-balau negara ini,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, bila Perppu masih tetap keluar dan KPK tangani kasus dengan dasar Perpu itu lalu DPR menampik terbitnya Perpu itu, karena itu kasus-perkara yang telah diatasi oleh KPK berdasar Perpu itu tidak punyai dasar dasar hukum kembali.

Dengan teror itu, Mahfud menyebutkan pada akhirnya Jokowi memilih untuk tidak keluarkan Perppu berkaitan UU KPK. sebagai jalan keluarnya, Jokowi ingin KPK masih tetap diperkokoh lewat penyeleksian Dewan Pengawas yang bagus. “Oleh penyebabnya lalu resiko paling kecil diputuskan presiden ya telah itu ajalah kelak kita kasih apa pokoknya, yang baik dewasnya yang baik, pokoknya yang baik,” kata Mahfud Md.

Check Also

Pemeliharaan Sungai Ciliwung Dapat Jadi Ukuran Perawatan Sungai Lain di Indonesia

Pemeliharaan Sungai Ciliwung Dapat Jadi Ukuran Perawatan Sungai Lain di Indonesia Menteri Pekerjaan Umum dan …