Narasi Relawan SDN Pondokcina 1, Pemerintah Kota Depok Mengancam Usir Siswa, Orang Tua dan Guru

Narasi Relawan SDN Pondokcina 1, Pemerintah Kota Depok Mengancam Usir Siswa, Orang Tua dan Guru

Pemerintah Kota Depok akan lakukan usaha paksakan perpindahan SDN Pondokcina 1 di tanggal 12 Desember 2022. Hal tersebut dikatakan salah satunya relawan pendidik, Icuk Pramana Putra.

Icuk menjelaskan, sesudah beberapa perwakilan orangtua diundang untuk perantaraan dengan Pemerintah Kota Depok, diambil persetujuan SDN Pondokcina 1 akan dikosongkan seutuhnya di awal Desember 2022.

Icuk juga bersama semua relawan lain, menyikapi dingin teror Pemerintah Kota Depok itu. “Relawan berkemauan untuk selalu menolong memberi pelajaran pada beberapa pelajar-siswa yang ditinggal oleh guru-gurunya sepanjang diperlukan,” kata Icuk.

Icuk bersama beberapa puluh relawan lain gantikan beberapa guru yang dilarang mengajarkan di SDN Pondokcina 1 oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok semenjak 7 November 2022. “Sepanjang pelajar memerlukan edukasi, kami semua siap menolong,” ucapnya.

Pada tatap muka yang sudah dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok dengan orangtua siswa, Pemerintah kota Kota Depok memberikan ancaman akan menyingkirkan siswa-murid, orangtua, dan relawan bila tetap bertahan di dalam sekolah sampai 12 Desember 2022.

“Kami cuma menolong beberapa orangtua untuk menjaga hak pendidikan anak-anak SDN Pondokcina 1 yang diproteksi oleh konstitusi kita,” tegas Icuk.

200 dari 362 pelajar SDN Pondokcina 1 bertahan

Sampai sekarang ini sekitaran 200 dari 362 pelajar SDN Pondokcina 1 masih tetap bertahan di dalam sekolahnya. Bekasnya pilih berpindah ke SDN Pondokcina 3 dan 5 seperti perintah Disdik Kota Depok.

Semenjak 7 November 2022, pelajar yang bertahan tidak berpindah, diajar oleh orangtua siswa ditolong beberapa relawan yang banyaknya semakin bertambah.”Relawan yang tiba datang dari bermacam background organisasi dan pribadi,” kata Icuk.

Banyak mahasiswa dan guru turut turun sebagai relawan pendidik. “Jadi jika ada yang nyinyir kurikulum apa yang digunakan, kami memakai kurikulum nasional. Bahkan juga ada beberapa guru dari sekolah internasional turut mengajarkan, jadi kami yakinkan kualitas pendidikan di sini selalu terlindungi,” katanya.

See also  2 Perusahaan Farmasi Terancam Pidana 10 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar masalah Cemaran EG dan DEG

Icuk mengharap Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dapat lakukan intervensi pada permasalahan ini. “Walau di zaman otonomi daerah pendidikan dasar jadi wewenang pemerintah kabupaten dan kota, perlakuan semena-mena Pemerintah kota Depok ini jangan didiamkan,” katanya.

 

Check Also

Meresmikan Bendungan Tamblang Memiliki biaya Rp820 Miliar, Jokowi: Uangnya Banyak Sekali

Meresmikan Bendungan Tamblang Memiliki biaya Rp820 Miliar, Jokowi: Uangnya Banyak Sekali Presiden Joko Widodo atau …