PT Jakarta Lepaskan Sinarmas Asset Management di Kasus Korupsi Jiwasraya

PT Jakarta Lepaskan Sinarmas Asset Management di Kasus Korupsi Jiwasraya

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta melepaskan PT Sinarmas Asset Management atas tuduhan korupsi di kasus Jiwasraya. Apa argumen PT Jakarta?
Kasus berawal saat kejaksaan mendatangkan PT Sinarmas Asset Management di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dalam kasus korupsi Jiwasraya. Hasilnya, PN Jakpus putuskan PT Sinarmas Asset Management bisa dibuktikan lakukan korupsi dan jatuhkan denda Rp 1 miliar. Atas keputusan itu, PT Sinarmas Asset Management ajukan banding dan diwujudkan.

“Mengatakan Pemohon Banding/Tersangka PT Sinarmas Asset Management tidak bisa dibuktikan dengan cara sah dan memberikan keyakinan bersalah sudah lakukan tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan padanya. Melepaskan Tersangka PT Sinarmas Asset Management maka dari itu dari semua tuduhan (vrijspraak),” begitu bunyi keputusan PT Jakarta yang dikutip website-nya.

Duduk sebagai ketua majelis Binsar Pamopo Pakpahan. Adapun anggotanya Muhammad Lutfi, Gunawan Gusmo, Margareta Setyaningsih, dan Hotma Maya Marbun. Majelis hakim mengembalikan hak-hak Tersangka PT Sinarmas Asset Management dalam kekuatan, posisi, dan harkat dan martabatnya.

“Memerintah ke Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang kontan sejumlah Rp 73.938.704.154 ke Tersangka PT Sinarmas Asset Management,” tutur majelis.

Berikut argumen PT Jakarta melepaskan PT Sinarmas Asset Management:

Ketetapan pasal 18 POJK 43/2015, ketetapan psl 19 huruf a, f, g POJK Nomor 43/2015, ketetapan pasal 20 b angka 1 dan 2 POJK Nomor 43/2015, ketetapan pasal 22 POJK Nomor 43/2015, Tersangka sebagai Korporasi sudah melakukan dan mematuhinya, hingga dari info saksi Irvan Susandy Kepala Divisi Pengawasan BEI dan saksi Sujanto, Direktur Pengelola Investasi Departermen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK sudah menjelaskan jika Tersangka sebagai Korporasi tak pernah diindikasi Pelanggaran dan tak pernah diberi ancaman baik oleh Bursa Dampak Indonesia atau Kewenangan Jasa Keuangan sebagai regulator tempat Tersangka Korporasi dipantau, dicheck dan dijatuhi hukuman jika menyalahi peraturan yang sudah diputuskan.

See also  Polisi Cabut Ijin Berdendang Bergoyang Festival, Panitia Dipandang Abai Peringatan

Tersangka terima dana sejumlah Rp4.272.413.804.00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh 2 juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) ialah biaya pengelolaan Reksadana seperti ditata pasal 30-33 POJK 23/2016 dari pengelolaan Manajer Investasi tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dan sesudah dilaksanakan pemangkasan berbentuk pungutan OJK dan Pajak PPH badan bekasnya jadi Rp3.061.295.846.00 (tiga milyar enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
Mengangsung, jika biaya ini ialah biaya sah dan syah dan lumrah sama sesuai Psl 30-33 POJK 23/2016 sebagai biaya Management Fee sepanjang tiga tahun tersebut;

Mengangsung, jika pada biaya Management Fee ini sudah dikuatkan oleh saksi Pudjo Damaryono, sebagai Kepala Bagian Registrasi Produk Pengelola Investasi pada direktorat Pengelolaan Investasi Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK dan penerimaan Management Fee ini diterima oleh OJK dan kantor Pajak.

Karena penghitungan dilaksanakan oleh BPK pada besarnya rugi bukan nilai yang riil dan tentu banyaknya, pada Investor di Pasar Modal dan belum pasti jadi tanda berlangsungnya rugi negara bila semua peraturan Investasi sudah tercukupi merupakan risiko usaha di bagian Investasi, seperti yang dirasakan Tersangka Korporasi ASABRI ialah Fluktuasi dan tidak fair dalam hitung rugi negara itu dalam kasus ini hingga elemen ini ialah tidak tercukupi.

Berdasar pemikiran-pertimbangan tertera di atas, bisa dibuktikan jika Tersangka Korporasi sebagai Tersangka tunggal yang diperhitungkan sudah lakukan Korupsi/pelanggaran di bagian Pasar Modal, yang diregulasi sudah ditetapkan oleh OJK seperti sudah ditata dalam pasal 102 UU Pasar Modal, pasal 49 POJK 43/2015 dan pasal 76 POJK 23/2016 ialah tidak bisa dibuktikan ada pelanggaran itu/kejahatan/korupsi.

See also  Polisi: Status Enam Orang yang Diamankan Di Kampung Bahari Masih Dalam Penyelidikan

Lebih dulu mensitir opini Clinarrd dan Yeager yang mengatakan jika penjatuhan pidana korporasi ialah peringatan remedium usaha paling akhir sebab bisa salah satunya faktor Viktimogen (faktor yang mempunyai potensi memunculkan korban yang tidak bersalah) dan faktor kriminogen (faktor yang mempunyai potensi mengakibatkan tumbuh suburnya kejahatan) dan investasi di Pasar Modal benar-benar dikuasai oleh trust (kepercayaan) warga /pelaku pasar.

Dua anggota majelis, Margareta Setyaningsih dan Hotma Maya Marbun tidak sama pendapat dan ajukan dissenting penilaianon. Menurut ke-2 nya PT Sinarmas Asset Management bersalah korupsi dan dijatuhi hukuman seperti keputusan PN Jakpus.

 

Check Also

Gerindra-PKB Masih tetap Ingin Dirikan Sekber di tengah Rumor Perjodohan Prabowo-Ganjar

Gerindra-PKB Masih tetap Ingin Dirikan Sekber di tengah Rumor Perjodohan Prabowo-Ganjar Dalam kurun waktu dekat …