Referensi TGIPF Kanjuruhan Supaya Ketua umum PSSI Mundur dari Kedudukan

Referensi TGIPF Kanjuruhan Supaya Ketua umum PSSI Mundur dari Kedudukan

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) telah memberikan referensi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isi salah satunya referensi ialah minta Ketua Umum PSSI mundur dari kedudukannya.
Awalannya, Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan semua pihak yang turut serta di tragedi Kanjuruhan ini sama-sama menghindari dan sama-sama berlindung di bawah beberapa aturan. Tetapi, menurut Mahfud, harus ada yang bertanggungjawab dalam kasus ini.

“Rupanya hasil dari pengecekan kami sama-sama menghindari dari tanggung-jawab. Semua berlindung di bawah ketentuan dan kontrak-kontrak secara resmi syah. Oleh karenanya, kami telah berikan Presiden yang kami dapatkan dan semua referensi untuk semuanya stakeholders, baik dari pemerintahan PUPR, Menpora, Menteri kesehatan, dan lain-lain telah kami catat satu-satu dalam 124 halaman laporan,” terang Mahfud saat konpers.

Mahfud dan TGIPF berasumsi PSSI bertanggungjawab. Karena, mereka yang turut serta di kejadian ini dipandang sama-sama membuat justifikasi.

“Nach selanjutnya dalam catatan dan dokumentasi kami, disebutkan bila kita selalu mendasarkan diri pada etika resmi, karena itu semua jadi tidak ada yang keliru. Karena yang satu menjelaskan ‘aturannya telah ini kami kerjakan’, yang satunya ngomong ‘saya telah sama sesuai kontrak saya’, ‘sudah sama sesuai statuta FIFA’, hingga dalam catatan kami dikatakan jika pengurus PSSI harus bertanggungjawab dan sub-sub organisaisnya,” kata Mahfud.

Isi Draf Referensi TGIPF
Dalam laporan referensi TGIPF Tragedi Kanjuruhan point satu tertuang referensi untuk PSSI. Di situ disebut Ketua umum PSSI seharusnya mundur selaku wujud pertanggungjawaban kepribadian.

“Secara normatif, pemerintahan tidak dapat mengintervensi PSSI, tetapi pada negara yang mempunyai dasar kepribadian dan etik dan budaya adiluhung, telah sepantasnya Ketua Umum PSSI dan semua barisan Komite Eksekutif memundurkan diri sebagai wujud pertanggungjawaban kepribadian atas jatuhnya korban sekitar 712 orang, di mana waktu laporan ini diatur telah capai 132 orang wafat, 96 orang cedera berat, 484 orang cedera sedang enteng yang beberapa bisa jadi alami imbas periode panjang,” catat laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan.

See also  Ma'ruf Amin: Munas KAHMI, Tidak boleh Sampai Ada Bangku Melayang-layang

TGIPF mereferensikan PSSI selekasnya percepat diadakannya konferensi atau Konferensi Hebat (KLB) dengan arah hasilkan pimpinan yang memiliki integritas dan bertanggungjawab dari perselisihan kebutuhan. Laga sepakbola Liga 1, 2, dan 3 tidak dibolehkan sepanjang belum ada peralihan yang berarti oleh PSSI.

“Untuk jaga kelangsungan pengurusan PSSI dan selamatkan persepakbolaan nasional, penopang kebutuhan PSSI disuruh untuk lakukan pemercepatan konferensi atau melangsungkan konferensi hebat (KLB) untuk hasilkan kepimpinan dan pengurusan PSSI yang memiliki integritas, professional, bertanggungjawab, dan bebas dari perselisihan kebutuhan,” katanya.

“Pemerintahan tidak memberi ijin laga liga sepakbola professional di bawah PSSI yakni Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, s/d berlangsungnya peralihan dan persiapan yang berarti oleh PSSI dalam mengurus dan jalankan persaingan sepakbola di tanah air. Adapun laga sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 masih tetap berjalan dengan memerhatikan keteraturan umum dan bekerjasama dengan aparatur keamanan,” sambungnya.

Berikut referensi komplet TGIPF untuk PSSI:

1. Referensi untuk PSSI:

a. Secara normatif, pemerintahan tidak dapat mengintervensi PSSI, tetapi pada negara yang mempunyai dasar kepribadian dan etik dan budaya adiluhung, telah sepantasnya Ketua Umum PSSI dan semua barisan Komite Eksekutif memundurkan diri sebagai wujud pertanggungjawaban kepribadian atas jatuhnya korban sekitar 712 orang, di mana waktu laporan ini diatur telah capai 132 orang wafat, 96 orang cedera berat, 484 orang cedera sedang/enteng yang beberapa bisa jadi alami imbas periode panjang.

b. Untuk jaga kelangsungan pengurusan PSSI dan selamatkan persepakbolaan nasional, penopang kebutuhan PSSI disuruh untuk lakukan pemercepatan konferensi atau melangsungkan konferensi hebat (KLB) untuk hasilkan kepimpinan dan pengurusan PSSI yang memiliki integritas, professional, bertanggungjawab, dan bebas dari perselisihan kebutuhan. Pemerintahan tidak memberi ijin laga liga sepakbola professional di bawah PSSI yakni Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, s/d berlangsungnya peralihan dan persiapan yang berarti oleh PSSI dalam mengurus dan jalankan persaingan sepakbola di tanah air. Adapun laga sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 masih tetap berjalan dengan memerhatikan keteraturan umum dan bekerjasama dengan aparatur keamanan.

See also  Irjen Teddy Minahasa Mencabut BAP, Hotman Paris: Barang Bukti Sabu Masih Utuh

c. Dalam rencana penerapan konsep tata urus organisasi yang bagus (good organization governance) perlu selekasnya untuk PSSI untuk mengoreksi statuta dan ketentuan PSSI. PSSI menekan untuk jalankan konsep transparansi info khalayak pada beragam sumber dan pemakaian keuangan, dan beragam instansi aktivitas
usaha di bawah PSSI.

d. Dalam rencana membuat persepakbolaan nasional yang berperadaban dan memiliki makna untuk kebutuhan khalayak, pengamanan PSSI kurang cukup cuma berdasar pada Statuta PSSI yang didalamnya banyak berlawanan dengan beberapa prinsip tata urus organisasi 130 yang bagus, tetapi perlu juga didasari pada konsep selamatkan kebutuhan khalayak/ keselamatan rakyat (salus populi suprema lexesto). Dasar dari ketaatan pada ketentuan sah dan alasan keselamatan khalayak ini ialah ketentuan kepribadian dan nilai-nilai etik yang menjadi budaya di kehidupan kita berbudaya.

e. PSSI dan Polri bekerjasama untuk membuat peraturan penyelamatan laga sepakbola yang sesuai standard FIFA. Elemen kepolisian cuma untuk supervisi, tenaga penyelamatan diambil dari tenaga professional/steward yang dilatih dan dipersiapkan oleh Mabes Polri dan PSSI di bawah pengaturan Mabes Polri.

f. Mengoreksi peraturan PSSI untuk hilangkan kekuatan conflict of interest dalam pengurusan PSSI.

g. Pengurus PSSI berkewajiban untuk mengoreksi/membuat ketentuan terhitung mengenai tanggung-jawab (Pasal 3d Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021).

h. Pastikan jika semua peraturan PSSI dikerjakan sesuai ketentuan dimulai dari tahapan rencana s/d tahapan usainya laga.

i. PSSI wajib melakukan pembimbingan ke beberapa aktor olahraga (match comm, SO, wasit, juri, panpel) lewat pelatihan-pelatihan yang terarah dan bersertifikasi secara periodik.

j. Lakukan pembimbingan pada stakeholder (penopang kebutuhan) persepakbolaan nasional.

k. Diperlukan pengurus PSSI datang secara fisik dari tahapan rencana s/d tahapan akhir laga (pascapertandingan).

See also  Bercakap Pelantikan, Heru Budi Hartono: Pak Anies Baswedan Ingin Belikan Saya Sepatu

l. Untuk jamin kesejahteraan pemain, PSSI perlu selekasnya pastikan implementasi UU No 11 Tahun 2022 mengenai keolahragaan berkaitan agunan ketenagakerjaan, di mana pemain memiliki hak memperoleh BPJS sekitar 4 program agunan sosial yakni Agunan Kecelakaan Kerja, Agunan Kematian, Agunan Hari Tua, dan Agunan Pensiun. Dalam rencana penerapan konsep tata urus organisasi yang bagus (good organization governance) perlu selekasnya untuk PSSI untuk mengoreksi statuta dan ketentuan PSSI. PSSI menekan untuk jalankan konsep transparansi info khalayak pada beragam sumber dan pemakaian keuangan, dan beragam instansi aktivitas usaha di bawah PSSI.

 

Check Also

Pemeliharaan Sungai Ciliwung Dapat Jadi Ukuran Perawatan Sungai Lain di Indonesia

Pemeliharaan Sungai Ciliwung Dapat Jadi Ukuran Perawatan Sungai Lain di Indonesia Menteri Pekerjaan Umum dan …