Sri Mulyani Ungkapkan Ada 1.205 Kasus Uang Ilegal Masuk ke Indonesia

Sri Mulyani Ungkapkan Ada 1.205 Kasus Uang Ilegal Masuk ke Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati paparkan hasil kerja sama Kementerian Keuangan dengan sektor publik dalam memantau jalan raya uang dan instrument pembayaran lain di Wilayah Pabean Indonesia.

Sekitar 1.205 kasus pelanggaran karakter uang kontan sejauh masa 2016 sampai Mei 2022 sudah diberi ancaman administratif.

“Sebagian besar pelanggar datang dari penumpang pesawat udara,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan sudah memiliki komitmen untuk jaga kestabilan ekonomi dan kredibilitas mekanisme keuangan lewat efektifitas penangkalan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Adapun loyalitas Kementerian Keuangan, terutamanya dalam pastikan tidak ada penyimpangan karakter uang kontan dan instrument pembayaran lain lintas batasan wilayah pabean Indonesia, terhitung hal pemberian izin karakter uang kertas asing.

Sri Mulyani memaparkan pertama Kementerian Keuangan sebagai regulator di bidang kepabenan dan cukai, sudah keluarkan beberapa peraturan dan peraturan berkenaan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Ke-2 , Kementerian Keuangan sudah membuat unit kerja khusus yang tangani kejahatan lintas negara yang ada di bawah Direktorat Pengusutan dan Penyelidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 2022.

“Pembangunan unit kerja khusus, dan kerjasama dengan unit kerja yang mempunyai peranan intelijen, pengusutan, dan penyelidikan, mempunyai tujuan untuk lakukan analisis, mendeteksi dini, dan pengusutan dan penyelidikan kegiatan kepabenan, terhitung ekspor dan impor barang yang diperhitungkan berkaitan dengan kegiatan tindak pidana pencucian uang atau dikenali dengan trade based money laundering (TBMI) atau kegiatan tindak nidana pendanaan terorisme,” tutur ia.

Sri Mulyani menambah, ke-3 , lakukan kerja-sama dengan PPATK di bagian penangkalan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

See also  Hendra Kurniawan Sangkal Pencet Ismail Berlubang Buat Video Pernyataan Setoran ke Jenderal Polisi

Dalam pada itu, Kementerian Keuangan lakukan digital transformation pada tempat ini lewat penyeluncuran electronic customs declaration nasional (ECD), yakni program berbasiskan internet untuk pengisian document customs declaration.

Keinginannya, digital transformation yang diperkembangkan oleh Kementerian Keuangan bisa memudahkan publik untuk lakukan laporan, dan menolong otoritas intelijen dan penegak hukum untuk lakukan analisis dan mendeteksi dini atas kegiatan meresahkan karakter uang tunai dan instrument pembayaran lain lintasi batasan wilayah pabean Indonesia.

“Ini dalam rencana tingkatkan awareness warga, dan memberi keringanan untuk penumpang untuk sampaikan pernyataan karakter uang kontan dan instrument pembayaran lain lintasi batasan wilayah pabean Indonesia, Kementerian Keuangan,” tutur ia.

Berpengaruh pada Kestabilan Rupiah
Sri Mulyani sampaikan, bertambahnya trend karakter uang kontan dan instrument pembayaran lain bisa mempunyai potensi bertambahnya shadow economy.

Karena, seringkali disalahpergunakan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia untuk menghindar usaha pantauan pemerintah atas transaksi bisnis keuangan inward dan outward ke dan ke luar Indonesia.

Tidak itu saja, Sri Mulyani sampaikan karakter uang kertas asing tidak berijin juga bisa berpengaruh pada kestabilan nilai rupiah.

“Pendayagunaan sektor keuangan tidak resmi mempunyai potensi bertambahnya penyimpangan sektor keuangan diartikan sebagai media pencucian uang, yang dikenali dengan profesional money laundering, dan turunkan tingkat inklusi keuangan Indonesia,” tutur ia.

Maka dari itu, Sri Mulyani sampaikan Kementerian Keuangan melakukan kolaborasi dan komunikasi yang harmonis dan sinergis dengan PPATK, Bank Indonesia, Polri, BNN, Angkasa Pura, Pelindo, dan asosiasi dan sektor privat untuk pastikan uang tunai dan instrumen pembayaran yang lain masuk dan keluar wilayah Pabean Indonesia sebagai asset yang legal.

“Sudah pasti efektifitas pemantauan ini tidak maksimal jika dillakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri,” tutur ia.

See also  Di Depan Mahasiswa RI di Inggris, Bahlil Sebutkan Pemerintah Prioritaskan Investasi untuk Hilirisasi

 

Check Also

Pemeliharaan Sungai Ciliwung Dapat Jadi Ukuran Perawatan Sungai Lain di Indonesia

Pemeliharaan Sungai Ciliwung Dapat Jadi Ukuran Perawatan Sungai Lain di Indonesia Menteri Pekerjaan Umum dan …